Sekda Bali Ajak Seluruh Pemda Perkuat Pencegahan Korupsi, APIP Diminta Bertransformasi Jadi Pengawas Strategis

Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjadi salah satu kunci mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi. Untuk itu, seluruh pemerintah daerah di Bali didorong tidak hanya memperkuat pengawasan secara administratif, tetapi juga membangun sistem pengawasan berbasis risiko yang mampu mendeteksi dan mencegah potensi penyimpangan sejak dini.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, saat membuka Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah se-Wilayah Bali Tahun 2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (12/11) pagi.

Dewa Made Indra menyambut baik pelaksanaan rapat koordinasi tersebut. Menurutnya, kegiatan ini memiliki peran penting dalam memperkuat komitmen bersama untuk mencegah praktik korupsi sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di seluruh wilayah Bali.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Bali, saya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan KPK karena secara berkelanjutan melakukan pendampingan dan supervisi kepada kita semua dalam rangka orkestrasi penguatan tata kelola pemerintahan untuk menuju pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi,” ungkapnya.

Ia menegaskan, seluruh pemerintah daerah di Bali pada prinsipnya telah memiliki komitmen untuk mematuhi dan melaksanakan arahan KPK dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Kehadiran KPK dalam forum tersebut juga harus dimaknai sebagai upaya pencegahan agar tidak ada aparatur maupun penyelenggara pemerintahan yang terjerat persoalan hukum akibat penyimpangan kewenangan.

“Jangan ada yang sampai keluar jalur dan bermasalah secara hukum. Oleh karena itu, mari kita ikuti bersama kegiatan ini dengan baik. Tidak hanya pada pertemuan kali ini, tetapi juga melalui aksi nyata untuk melakukan pencegahan terhadap semua hal yang berpotensi menimbulkan tindakan melawan hukum,” tegasnya.

Dalam rapat koordinasi tersebut, penguatan peran APIP menjadi salah satu agenda penting yang mendapat perhatian dari para narasumber.

Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Provinsi Bali, Rustam, dalam paparannya menekankan bahwa peningkatan kapabilitas APIP merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pengawasan intern yang profesional, independen, berkualitas, dan mampu memberikan nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ia menjelaskan, perubahan model penilaian kapabilitas APIP berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 menegaskan bahwa keberhasilan APIP tidak lagi semata-mata diukur dari kelengkapan dokumen maupun pencapaian level maturitas. Penilaian kini lebih menitikberatkan pada kualitas pelaksanaan pengawasan, kecukupan bukti, analisis akar permasalahan, serta efektivitas rekomendasi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Karena itu, Inspektorat Daerah perlu memperkuat lima elemen kapabilitas APIP, meningkatkan kompetensi auditor, menerapkan pengawasan berbasis risiko melalui penyusunan risk register dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), serta meningkatkan kualitas penugasan, pengendalian mutu, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

Rustam juga menyoroti hasil evaluasi kapabilitas APIP se-Provinsi Bali tahun 2025 yang menunjukkan Level 2 atau Terstruktur. Capaian tersebut perlu menjadi momentum untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.

Mengingat evaluasi tidak dilaksanakan pada 2026, periode pembinaan hingga Desember 2026 harus dimanfaatkan secara optimal sebagai persiapan menghadapi evaluasi kapabilitas APIP tahun 2027.

Menurutnya, penguatan APIP harus mampu mendorong perubahan dari pola pengawasan yang berorientasi administratif menjadi pengawasan strategis berbasis risiko. Dengan demikian, APIP dapat berperan memberikan peringatan dini, mencegah penyimpangan, memperkuat sistem pengendalian intern, dan memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah.

Sementara itu, Plt. Inspektur II Kementerian Dalam Negeri, Yudawan Roswinardo, menegaskan bahwa APIP merupakan garda terdepan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.

Penguatan APIP, menurutnya, harus dilakukan secara menyeluruh melalui peningkatan independensi kelembagaan, pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dan anggaran, peningkatan kompetensi auditor, serta penerapan pengawasan berbasis risiko dengan memprioritaskan area yang rawan korupsi.

Ia menambahkan, efektivitas pengawasan tidak cukup diukur dari jumlah pemeriksaan maupun rekomendasi yang diterbitkan. Lebih dari itu, keberhasilan APIP tercermin dari kemampuannya mengidentifikasi akar permasalahan, memastikan tindak lanjut hasil pengawasan, memperbaiki kelemahan sistem pengendalian intern, serta mencegah terulangnya penyimpangan.

Untuk mendukung hal tersebut, sinergi antara KPK, Inspektorat Jenderal Kemendagri, BPKP, dan Inspektorat Daerah perlu terus diperkuat melalui koordinasi, pertukaran informasi, pendampingan, serta penyelarasan prioritas pengawasan sesuai kewenangan masing-masing.

Pada kesempatan yang sama, Kasatgas Korsup Wilayah V.2 KPK RI, Nurul Ichsan Alhuda, menyoroti tiga area strategis yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah, yakni perencanaan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, penganggaran belanja hibah, serta pengadaan barang dan jasa.

Ia menegaskan, upaya pencegahan korupsi pada ketiga area tersebut tidak cukup dilakukan melalui pemenuhan administrasi dan kelengkapan dokumen. Pengawasan harus menggunakan pendekatan berbasis risiko dengan mengidentifikasi pola penyimpangan, anomali, indikasi konflik kepentingan, kelemahan pengendalian, hingga potensi kerugian keuangan daerah.

Dalam hal ini, APIP atau Inspektorat Daerah memiliki peran strategis untuk memastikan perencanaan dan penganggaran Pokir DPRD dilaksanakan sesuai ketentuan, berdasarkan kebutuhan masyarakat, serta bebas dari kepentingan politik dan konflik kepentingan.

Pemberian hibah juga harus dilakukan secara transparan, tepat sasaran, memenuhi persyaratan, serta dapat dipertanggungjawabkan melalui proses verifikasi dan evaluasi yang memadai.

Sementara dalam pengadaan barang dan jasa, seluruh proses harus dilaksanakan secara kompetitif, efisien, transparan, dan bebas dari praktik pengaturan penyedia, kemahalan harga, suap, gratifikasi, maupun konflik kepentingan.

Nurul juga menekankan bahwa setiap indikasi penyimpangan harus segera ditindaklanjuti melalui reviu, audit, monitoring, evaluasi, maupun audit investigasi sesuai tingkat risikonya. Hasil pengawasan harus menghasilkan rekomendasi perbaikan yang konkret dan dipantau tindak lanjutnya, termasuk melalui koreksi anggaran untuk tahun anggaran 2026 dan 2027.

Pada akhirnya, keberhasilan pencegahan korupsi tidak semata-mata diukur dari tingginya capaian nilai Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP), tetapi dari perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Melalui penguatan APIP, peningkatan sinergi antarlembaga, serta komitmen seluruh kepala daerah dan jajaran perangkat daerah, pemerintah daerah di Bali diharapkan mampu membangun sistem pengawasan yang lebih efektif, independen, dan berintegritas demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, serta akuntabel.