DPRD Badung dan Bupati Sepakati Empat Raperda

DPRD Kabupaten Badung bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyepakati empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) melalui Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026-2027, Rabu (11/11). Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara dan Nota Kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Badung di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III, Kantor Sekretariat DPRD Badung.

Empat Raperda yang disepakati meliputi Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama, Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Penjamin Kredit Daerah Bali Mandara, Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, serta Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti memimpin rapat paripurna didampingi Wakil Ketua I Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II I Made Wijaya, dan Wakil Ketua III I Made Sunarta. Rapat tersebut juga dihadiri anggota DPRD Badung serta Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Sekda Badung Ida Bagus Surya Suamba, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, instansi vertikal, direksi perusahaan daerah, KPU, Bawaslu, camat, serta kepala desa dan lurah se-Kabupaten Badung.

Dalam sambutannya, Anom Gumanti menegaskan, pengambilan keputusan dan penandatanganan Nota Kesepakatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tahapan pembahasan tiga usulan Raperda dan satu dokumen penganggaran daerah, yakni APBD 2027.

Ia menjelaskan, penetapan APBD 2027 harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD harus dilakukan paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.

Ketentuan tersebut juga diperkuat melalui PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. “Jadi, hasil pembahasan sampai pada tingkat memberikan persetujuan sekarang, kami sudah melaksanakan proses dan tahapan-tahapan dan sudah berjalan dengan baik. Tentu dengan memperhatikan dan mempertimbangkan dasar hukum yang kami sampaikan tadi,” ujar Anom Gumanti.

Ia berharap APBD 2027 dapat mulai diberlakukan pada 1 Januari mendatang setelah melalui proses evaluasi Gubernur Bali. Sementara itu, tiga Raperda lainnya akan menjalani tahapan fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Bali.

Anom Gumanti menekankan, persetujuan terhadap empat Raperda tersebut diharapkan tidak hanya memenuhi tahapan regulasi dan penganggaran, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat Badung. “Astungkara, mudah-mudahan dengan APBD 2027 ini, yang sangat kami inginkan adalah mampu memberikan asas manfaat bagi masyarakat Badung,” pungkasnya.