Golkar Badung Setujui RAPBD 2027, Namun Beri Catatan soal Pinjaman hingga Pembangunan

Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Salah satu perhatian utama adalah rencana pembiayaan utang daerah baru sebesar Rp1,673 triliun yang diminta untuk tidak ditampung dalam tahap pengambilan keputusan kesepakatan RAPBD 2027.

Pandangan umum tersebut dibacakan I Gede Suraharja, SH, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung, Kamis (5/11/2026), di Ruang Sidang Utama Gosana.

Dalam pandangannya, Fraksi Golkar mencatat pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 direncanakan sebesar Rp11,634 triliun, meningkat 10,76 persen dibandingkan Perubahan APBD 2026. Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp13,379 triliun atau meningkat 2,21 persen.

Fraksi Golkar menyoroti struktur pembiayaan daerah, termasuk rencana pinjaman baru sebesar Rp1,673 triliun. Golkar menilai perubahan rencana pinjaman harus diikuti penyesuaian postur anggaran agar tidak menimbulkan kekurangan pembiayaan.

Meski memberikan sejumlah catatan, Fraksi Golkar menyatakan dapat menyetujui RAPBD 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah mendapatkan penyelarasan dari Provinsi Bali.

Soroti Air Bersih hingga Akses Transportasi

Selain pembahasan APBD, Fraksi Golkar juga memberikan perhatian terhadap rencana penyertaan modal daerah sebesar Rp150 miliar kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama secara bertahap pada 2027–2029.

Golkar menekankan agar penyertaan modal tersebut benar-benar berdampak pada peningkatan pelayanan air bersih. Bahkan, teknologi SWRO (Sea Water Reverse Osmosis) dinilai layak dikaji sebagai alternatif sumber air baku tambahan.

Untuk penyertaan modal pada PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara, Golkar juga mendorong agar investasi diarahkan untuk memperluas akses penjaminan kredit bagi UMKM dan koperasi yang layak usaha, tetapi terkendala agunan.

Enam Catatan Strategis untuk Pemerintah Badung

Dalam pandangan umumnya, Fraksi Golkar turut menyampaikan enam catatan strategis, yakni:

1. Meninjau kembali rencana pengoperasian water taxi di Pantai Batu Bolong, Brawa, dan Canggu agar tidak mengorbankan kawasan surfing yang telah dikenal dunia.
2. Melanjutkan program trotoarisasi Jalan Raya Padonan, Kuta Utara, yang saat ini baru mencapai Banjar Kulibul Kangin, Desa Tibubeneng.
3. Mendorong percepatan kerja sama pelayanan BPJS Kesehatan di RS Giri Asih, Abiansemal, dan RS Suwiti, Petang.
4. Menata jaringan kabel listrik, telekomunikasi, dan utilitas lainnya, termasuk mendorong penanaman kabel di bawah tanah.
5. Mendorong penanganan kemacetan Kuta Utara melalui sinergi pembangunan transportasi, termasuk water taxi, commuter line, dan jalan terowongan bawah tanah sesuai kajian kelayakan.
6. Mengoptimalkan fasilitas UKS di sekolah dengan dukungan tenaga kesehatan yang memadai.

Fraksi Golkar berharap berbagai masukan tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Badung dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.