Komisi III DPRD Badung Kunker ke Perumda MGS, Soroti Efisiensi hingga Penguatan Sektor Pangan

Komisi III DPRD Kabupaten Badung melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) pada Senin (13/4). Kegiatan yang berlangsung di Kantor Rice Milling Unit (RMU) MGS, sebelah Terminal Mengwi, ini menjadi momentum penting dalam membahas program kerja sekaligus penguatan sektor pangan daerah.

Kunjungan dipimpin Ketua Komisi III DPRD Badung, I Made Ponda Wirawan, bersama jajaran anggota, yakni I Nyoman Satria, I Wayan Sandra, I Made Yudana, I Made Suryananda Pramana, I Gusti Ngurah Shaskara, I Nyoman Karyana, I Made Retha, serta I Gede Aryantha.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau langsung fasilitas RMU sekaligus berdiskusi dengan manajemen Perumda MGS terkait optimalisasi pengelolaan pangan, khususnya peningkatan kualitas produksi beras dan distribusi bahan pokok kepada masyarakat. Selain itu, pembahasan juga menyoroti strategi penguatan peran Perumda dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan pangan di Kabupaten Badung.

Made Ponda Wirawan menegaskan, kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memahami arah kebijakan dan rencana bisnis direksi baru Perumda MGS. Ia menilai paparan yang disampaikan menunjukkan adanya komitmen pembenahan internal, terutama dalam efisiensi operasional dan penataan manajemen. “Karena ini direksi baru, sudah sepatutnya kami memahami rencana kerja dan rencana bisnis ke depan. Kami melihat ada semangat pembenahan, terutama efisiensi operasional agar Perumda MGS bisa semakin maju,” ujarnya.

Meski demikian, pihaknya menyoroti belum adanya Peraturan Perusahaan (PP) sebagai payung hukum dalam penataan pegawai, sistem reward and punishment, hingga efisiensi organisasi.
“Kalau payung hukumnya belum ada, mereka akan kesulitan melakukan efisiensi maupun penegakan disiplin pegawai. Karena itu kami dorong agar PP segera diselesaikan,” tegasnya.

Sorotan juga datang dari I Nyoman Satria yang menilai struktur biaya pegawai di Perumda MGS masih terlalu tinggi. Ia mengungkapkan, belanja pegawai bahkan mencapai sekitar 80 persen dari total beban operasional perusahaan.
Selain itu, ia meminta manajemen segera menyelesaikan sejumlah persoalan lama, mulai dari kewajiban uang pensiun pegawai, evaluasi kerja sama dengan pihak ketiga, hingga optimalisasi unit usaha. “Banyak kerja sama justru menurunkan keuntungan dibanding dikelola sendiri oleh Perumda. Ini harus dievaluasi, termasuk kerja sama pengelolaan sampah dan pengadaan beras,” tegasnya.

Ia juga mendorong agar struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Perumda MGS dirampingkan demi meningkatkan efisiensi. Bahkan, ia menyarankan agar manajemen belajar dari Pasar Jaya yang dinilai mampu beroperasi dengan jumlah pegawai yang lebih ramping meski memiliki skala besar.

Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan sinergi antara DPRD Badung dan Perumda MGS semakin kuat dalam mewujudkan pengelolaan pangan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.