Terima Kunjungan BKSAP DPR RI, Gubernur Koster Paparkan Kinerja dan Tantangan Pembangunan Bali

Gubernur Bali, Wayan Koster, menerima kunjungan kerja Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bramantyo Suwondo, di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Jumat (19/6).

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Koster memaparkan capaian pembangunan Bali sekaligus berbagai tantangan yang dihadapi Pulau Dewata sebagai destinasi wisata internasional utama Indonesia. Menurutnya, Bali memiliki posisi yang sangat strategis, tidak hanya sebagai penopang perekonomian nasional melalui sektor pariwisata, tetapi juga sebagai etalase diplomasi Indonesia di tingkat global.

Gubernur Koster menjelaskan bahwa perekonomian Bali masih sangat bergantung pada sektor pariwisata. Sepanjang tahun 2025, jumlah kunjungan wisatawan domestik mencapai 9.284.643 orang, sementara wisatawan mancanegara tercatat sebanyak 7.050.314 orang. Secara keseluruhan, kunjungan wisatawan ke Bali mencapai sekitar 15,39 juta orang, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari sisi ekonomi, Bali mencatat pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 5,82 persen atau meningkat 0,34 persen dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 5,48 persen.

Selain itu, tingkat kemiskinan Bali juga menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan data BPS periode September 2025, persentase penduduk miskin di Bali tercatat sebesar 3,42 persen, turun dari 3,72 persen pada Maret 2025. Angka tersebut menjadi yang terendah di antara seluruh provinsi di Indonesia.

Jika dibandingkan secara nasional, tingkat kemiskinan Bali jauh lebih rendah. Persentase penduduk miskin nasional pada periode yang sama mencapai 8,25 persen, sedangkan angka kemiskinan ekstrem di Bali tercatat hanya 0,31 persen.

Indikator sosial lainnya juga menunjukkan perkembangan positif. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Bali pada Agustus 2025 berada di angka 1,49 persen, menurun dibandingkan Agustus 2024 yang mencapai 1,79 persen. Sementara itu, Indeks Gini Bali pada September 2025 tercatat sebesar 0,333 atau membaik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 0,348, yang masih berada dalam kategori ketimpangan rendah.

Adapun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali pada tahun 2025 mencapai 79,37, jauh di atas rata-rata nasional yang berada pada angka 75,90 dan terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.

Meski demikian, Koster mengakui pembangunan Bali juga menghadapi sejumlah tantangan serius yang perlu mendapat perhatian bersama. Di antaranya meningkatnya alih fungsi lahan sawah, persoalan sampah, kerusakan ekosistem lingkungan, ancaman ketersediaan air bersih, hingga kemacetan yang semakin tinggi.

Selain itu, kapasitas infrastruktur dan transportasi publik dinilai masih belum memadai. Koster juga menyoroti berkurangnya peluang usaha bagi masyarakat lokal, meningkatnya praktik pembelian aset menggunakan nama warga lokal, maraknya kasus narkoba dan prostitusi, persoalan keamanan, serta munculnya komunitas warga asing yang bersifat eksklusif.

Di bidang budaya, ia mengungkapkan adanya peningkatan kasus penodaan tempat-tempat suci serta ancaman terhadap keaslian dan pakem budaya Bali.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali terus menjalankan kebijakan penataan pariwisata berbasis budaya, bermartabat dan berkualitas serta berkelanjutan. Konsep pembangunan pariwisata ini mengedepankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, pelindungan budaya lokal, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Koster menambahkan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Bali sedang merancang regulasi tata kelola pariwisata Bali dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Regulasi tersebut disiapkan untuk mewujudkan pariwisata Bali yang berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat, sekaligus memperkuat pengawasan serta keberlanjutan sektor pariwisata di Bali.

“Kunjungan kerja BKSAP DPR RI hari ini merupakan momentum strategis bagi Pemerintah Provinsi Bali untuk menyampaikan kondisi riil, tantangan, sekaligus arah masa depan pembangunan Bali. Melalui fungsi diplomasi parlemen dan kerja sama global yang dimiliki BKSAP DPR RI, saya berharap isu-isu strategis Bali dapat disuarakan di tingkat nasional maupun internasional,” ujar Koster.

Ia menambahkan bahwa dukungan legislasi dan anggaran dari pemerintah pusat bersama DPR RI menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan masa depan Bali.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bramantyo Suwondo, menjelaskan bahwa BKSAP merupakan alat kelengkapan DPR RI yang memiliki tugas di bidang diplomasi antarparlemen. Ruang lingkup kerja BKSAP meliputi kerja sama internasional, regional, bilateral, serta kegiatan administrasi luar negeri anggota DPR RI.

Menurutnya, diplomasi parlemen harus mampu memberikan dampak nyata bagi kepentingan bangsa. Saat ini BKSAP memiliki Grup Kerja Sama Bilateral dengan 102 negara dan secara aktif melakukan berbagai kunjungan diplomasi ke sejumlah negara.

“Diplomasi harus berdampak dan dilakukan secara multitrack. Tidak hanya oleh pemerintah pusat dan DPR RI, tetapi juga dapat melibatkan berbagai institusi. BKSAP dan Pemerintah Provinsi Bali memiliki peran yang sama dalam merawat dan memperjuangkan kepentingan Indonesia,” kata Bramantyo.

Sementara itu, Anggota BKSAP DPR RI Aboe Bakar Al Habsyi menegaskan Bali perlu terus mengarahkan pembangunan pariwisatanya pada konsep pariwisata berkualitas dan berkelanjutan dengan mengutamakan wisatawan berkualitas dibandingkan sekadar mengejar jumlah kunjungan. Pendekatan ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Dengan fokus pada kualitas, Bali dapat meningkatkan lama tinggal wisatawan (length of stay), memperbesar nilai ekonomi yang diterima masyarakat, serta menjaga citra Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia yang berbasis budaya. Strategi ini juga sejalan dengan upaya menjaga kesucian alam dan budaya Bali agar tetap lestari dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua BKSAP DPR RI Irine Yusiana Roba Putri, anggota BKSAP DPR RI diantaranya Aboe Bakar Al Habsyi, Musa Rajekshah, dan Arzeti Bilbina, perwakilan organisasi pariwisata di Bali serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.