Komisi II DPRD Badung Soroti Serapan Anggaran LKPJ 2025, Dorong Optimalisasi dan Penguatan Program Prioritas

Komisi II DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun 2025, Senin (13/4). Dalam rapat tersebut, dewan menyoroti realisasi anggaran yang belum mencapai target maksimal, meskipun pelaksanaan program secara umum dinilai berjalan baik.

Rapat yang berlangsung intens ini dipimpin Ketua Komisi II DPRD Badung, I Made Sada, didampingi anggota dewan yakni I Wayan Regep, Wayan Luwir Wiana, Nyoman Artawa, serta Ida Bagus Gede Putra Manuaba.

Sejumlah OPD turut hadir dalam pembahasan tersebut, di antaranya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pertanian dan Pangan, serta Dinas Perikanan.

I Made Sada mengungkapkan bahwa serapan anggaran dari laporan yang disampaikan belum mencapai 100 persen. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat serta rasionalisasi anggaran di tingkat daerah. “Dari target anggaran yang dipasang sebelumnya memang tidak bisa mencapai 100 persen, salah satunya karena rasionalisasi. Selain itu juga ada pengaruh kebijakan pusat terkait efisiensi,” ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa program-program prioritas tetap berjalan dan mampu direalisasikan dengan baik melalui penyesuaian kebutuhan.

Menurutnya, kebijakan efisiensi tidak menghambat pelaksanaan program yang bersifat mendesak.
“Dari pemaparan tadi, hal-hal yang bersifat urgen sudah bisa dilaksanakan. Ini karena adanya rasionalisasi sehingga program tetap berjalan sesuai kebutuhan,” jelasnya.

Ia juga mencontohkan kondisi di DLHK, di mana efisiensi terjadi karena harga pengadaan yang lebih rendah dari perencanaan awal. Hal tersebut menyebabkan anggaran tidak terserap penuh, namun program strategis tetap terlaksana. “Seperti di DLHK, ada efisiensi karena harga pembelian mesin lebih rendah dari yang direncanakan. Tapi yang jelas program strategis tetap berjalan,” tambahnya.

Selain persoalan serapan anggaran, Komisi II DPRD Badung juga memberikan perhatian khusus kepada sektor teknologi dan keamanan melalui Diskominfo. Dewan mendorong peningkatan fasilitas kamera pengawas (CCTV) di sejumlah titik rawan, khususnya di kawasan pariwisata. “Itu sudah kami tekankan, tahun depan perlu penambahan CCTV di titik-titik yang rawan terjadi kejahatan,” pungkasnya.