DPRD Badung Apresiasi Alokasi Rp1,5 Triliun untuk Infrastruktur Kuta Selatan, Akselerasi Pembangunan Jadi Momentum Benahi Kawasan Pariwisata Kuta Selatan

Komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Kecamatan Kuta Selatan mendapat apresiasi dari DPRD Badung. Anggota DPRD Badung, I Made Tomy Martana Putra menilai alokasi anggaran sekitar Rp1,5 triliun yang digelontorkan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa sebagai langkah strategis dan visioner.

Menurutnya, Kuta Selatan merupakan salah satu penopang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badung sekaligus destinasi pariwisata bertaraf internasional. Karena itu, penguatan infrastruktur di wilayah tersebut dinilai bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak.

Politisi muda asal Desa Pecatu ini menegaskan, tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, kawasan pariwisata kelas dunia akan menghadapi tantangan serius, baik dari sisi kenyamanan wisatawan maupun daya saing daerah. “Kuta Selatan merupakan salah satu penyumbang devisa dan PAD terbesar bagi Kabupaten Badung. Kalau infrastrukturnya tidak diperkuat, pariwisata akan terganggu. Jadi, ini wajib dilakukan,” ujarnya pada Rabu (11/2).

Ia menilai fokus Bupati Adi Arnawa bersama BPK Bagus Alit Sucipta pada pembangunan infrastruktur sudah tepat dan menjawab kebutuhan riil di lapangan. Komitmen tersebut juga menjadi salah satu alasan Partai Golkar Badung di bawah komando Ketua Turah Tut memberikan dukungan kepada pemerintahan Adi Cipta.
“Golkar mendukung Pak Adi Arnawa karena konsen pada infrastruktur. Ini yang benar-benar dibutuhkan saat ini. Sampai kapan kondisi seperti ini dibiarkan kalau tidak ada percepatan,” ungkapnya.

Anggota Komisi I DPRD Badung menambahkan, akselerasi pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan merupakan pilar utama dalam mewujudkan pariwisata berkualitas. Infrastruktur yang memadai tidak hanya menunjang kelancaran aktivitas pariwisata, tetapi juga menjadi daya dukung kawasan agar mampu berkembang secara berkelanjutan dan berkeadilan bagi masyarakat.

Meski demikian, ia mengingatkan agar program pembangunan tidak berhenti pada tataran wacana atau seremonial semata. Seluruh rencana yang telah disusun harus diwujudkan secara konkret dan benar-benar menjawab persoalan di lapangan. Dengan perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat, Tomy optimistis program pembangunan infrastruktur tersebut dapat terealisasi sesuai harapan. “Pembangunan harus nyata dan dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Badung sekaligus anggota DPRD Badung, ia memastikan pihaknya akan mengawal secara serius pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kuta Selatan.
“Kami di DPRD, khususnya Fraksi Golkar, sesuai arahan Ketua kami Pak Gde Sumarjaya Linggih, selalu siap menjadi mitra yang kritis dan solutif bagi Pemerintah Daerah Badung agar seluruh program benar-benar terealisasi dan tepat sasaran,” ujarnya.

Terkait persoalan air bersih, Tomy berharap target Bupati Badung agar distribusi air di Kuta Selatan mulai stabil pada Februari 2026 dapat terealisasi melalui penambahan pompa dan optimalisasi jaringan PDAM. Dengan demikian, persoalan air bersih dapat dituntaskan secara bertahap dan berkelanjutan.

Ia juga sependapat dengan pemanfaatan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) untuk memenuhi kebutuhan industri dan sektor pariwisata. Langkah tersebut dinilai strategis agar air permukaan dapat diprioritaskan bagi kebutuhan masyarakat dengan tarif yang lebih terjangkau.
“Kami siap bersinergi, karena air merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Selama demi kepentingan masyarakat, kami siap mengawal,” pungkasnya.