Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri pengukuhan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali di Ruang Uluwatu, Kantor OJK Bali, Denpasar, Selasa (14/4). Dalam kesempatan tersebut, Koster menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan dalam menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Koster menyampaikan apresiasi atas kolaborasi erat antara Pemerintah Provinsi Bali dengan OJK dan Bank Indonesia. Menurutnya, hubungan yang harmonis tersebut telah berperan besar dalam memperkuat sektor perbankan dan ekosistem ekonomi di Bali.
“Sinergi dan kolaborasi dengan lembaga keuangan di Bali berjalan sangat baik dalam mendukung ekosistem perekonomian, termasuk memperkuat perbankan daerah maupun nasional,” ujarnya.
Koster juga menyoroti capaian ekonomi Bali yang tetap tumbuh positif di tengah berbagai tantangan. Pada 2025, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) tercatat mencapai 7,05 juta orang, meningkat sekitar 750 ribu dibandingkan tahun sebelumnya. Secara total, kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara mencapai lebih dari 16,3 juta orang.
Menurut Koster, tingginya angka kunjungan tersebut menunjukkan daya tarik Bali sebagai destinasi wisata dunia tetap kuat, meskipun dihadapkan pada berbagai isu seperti kemacetan, sampah, dan kampanye negatif di media sosial.
“Bali tetap dicintai wisatawan. Astungkara, kunjungan terus meningkat,” katanya.
Dari sisi ekonomi, Bali mencatat pertumbuhan sebesar 5,82 persen, menempatkannya di posisi empat nasional. Koster menegaskan capaian ini istimewa mengingat Bali tidak memiliki sumber daya tambang seperti daerah lain. Selain itu, pendapatan per kapita meningkat, kesenjangan menurun, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 79.
Pariwisata masih menjadi tulang punggung ekonomi Bali dengan kontribusi mencapai 66 persen terhadap perekonomian daerah. Bahkan, Bali menyumbang sekitar 55 persen devisa pariwisata nasional atau setara Rp176 triliun dari total Rp319 triliun.
“Bali ini kecil, tetapi berkah. Kontribusinya sangat besar bagi nasional,” ujar Koster.
Meski demikian, ia mengakui tingginya aktivitas pariwisata juga membawa konsekuensi berupa berbagai persoalan seperti kemacetan, infrastruktur, sampah, air, dan ketahanan pangan. Untuk itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan OJK, guna menjaga keseimbangan pembangunan.
Dalam kesempatan tersebut, Koster juga menyinggung upaya pelestarian budaya Bali, termasuk pemberian insentif bagi keluarga dengan anak ketiga dan keempat yang menggunakan nama tradisional Nyoman dan Ketut sebagai bagian dari menjaga warisan leluhur.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK RI Hermawan Bekti Sasongko menegaskan bahwa pengukuhan Kepala OJK Bali bukan sekadar seremoni, melainkan momentum memperkuat kolaborasi dalam mendukung perekonomian daerah.
Ia menilai Bali merupakan contoh daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat, meskipun menghadapi tantangan akibat tingginya aktivitas ekonomi dan pariwisata.
“Permasalahan di Bali adalah problem of success, dampak dari kesuksesan itu sendiri,” ujarnya.
Hermawan juga menyoroti peran penting UMKM dan lembaga keuangan, termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dalam menggerakkan ekonomi Bali. OJK, kata dia, akan terus mendorong profesionalisme dan memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan.
Adapun Parjiman resmi menjabat sebagai Kepala OJK Provinsi Bali sejak awal Maret 2026, menggantikan Kristrianti Puji Rahayu. Ia bertugas memimpin pengawasan sektor jasa keuangan di Bali, termasuk penertiban lembaga keuangan ilegal.
Koster berharap kepemimpinan baru di OJK Bali dapat melanjutkan kinerja yang telah berjalan baik serta memperkuat kontribusi sektor keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan.


More Stories
Seluruh Fraksi DPRD Bali Apresiasi Raperda Tata Kelola Usaha Pariwisata Berkualitas, Pajak Daerah dan Retribusi
Komisi III DPRD Badung Kunker ke Perumda MGS, Soroti Efisiensi hingga Penguatan Sektor Pangan
Komisi IV DPRD Badung Soroti Program Prioritas dalam Pembahasan LKPJ 2025