Komisi IV DPRD Badung Soroti Program Prioritas dalam Pembahasan LKPJ 2025

Komisi IV DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun Anggaran 2025. Rapat yang berlangsung di Ruang Madya Gosana, Gedung Sekretariat DPRD Badung pada Senin (13/4), menyoroti berbagai program prioritas yang menjadi perhatian dewan.

Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Nyoman Graha Wicaksana, didampingi Wakil Ketua I I Made Suwardana serta anggota I Nyoman Sudana, I Gede Suharja, dan I Wayan Joni Pargawa. Hadir pula sejumlah pimpinan OPD, di antaranya Kepala Dinas Tenaga Kerja AA Ngurah Rai Yuda Darma, Kepala Dinas Kesehatan dr. Made Padma Puspita, Kepala Dinas Sosial I Gde Eka Sudarwitha, serta Kepala Dinas P2KBP3A I Nyoman Gunarta.

Ketua Komisi IV, Graha Wicaksana menjelaskan bahwa rapat ini menjadi forum strategis antara DPRD dan perangkat daerah, khususnya dalam menyelaraskan capaian kinerja tahun 2025 dengan rencana program kerja tahun 2026 yang akan masuk dalam pembahasan RAPBD Kabupaten Badung. “Dalam rapat ini kami mendalami capaian di tahun 2025 dan program kerja yang akan dilaksanakan di tahun 2026. Secara garis besar, program-program yang dijalankan sudah berjalan dengan baik. Program yang dicanangkan juga telah dieksekusi dengan optimal oleh perangkat daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, sektor yang menjadi ruang lingkup Komisi IV memiliki peran penting dalam mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Badung yang tertuang dalam konsep Sapta Kriya Adi Cipta. Program-program tersebut meliputi bantuan sosial hari raya, peningkatan usia harapan hidup, pendidikan, hingga ketenagakerjaan.

Salah satu program yang mendapat perhatian khusus adalah bantuan sosial hari raya. Menurut Graha Wicaksana, jumlah penerima bantuan pada tahun 2026 direncanakan mengalami peningkatan signifikan.
“Pada tahun 2026, jumlah penerima bantuan direncanakan meningkat dari 98.000 menjadi 104.000 penerima. Hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, penambahan kepala keluarga baru, serta masih adanya warga yang sebelumnya belum terdata,” ungkapnya.

Selain itu, sektor pendidikan juga menjadi fokus pembahasan, termasuk program pembelajaran bahasa Inggris dan berbagai program pendukung lainnya yang dinilai telah berjalan cukup baik. Namun demikian, dewan masih menemukan sejumlah kebutuhan yang belum terpenuhi, terutama terkait fasilitas pendukung tumbuh kembang anak.

Komisi IV menyoroti pentingnya penyediaan rumah singgah dan taman kreatif anak yang hingga kini dinilai belum memadai. Usulan tersebut disampaikan oleh Dinas P2KBP3A sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak. “Memang Badung masih perlu meningkatkan fasilitas yang layak untuk perkembangan anak, seperti taman kreatif yang memadai. Ini kami dorong agar menjadi prioritas pemerintah. Mudah-mudahan segera terealisasi, karena ini juga menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian Kabupaten Layak Anak,” jelasnya.

DPRD Badung berharap seluruh OPD dapat terus meningkatkan kinerja serta memastikan program-program prioritas benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat, sekaligus selaras dengan arah pembangunan daerah ke depan.