Bali Jadi Pelopor Implementasi ARISE, Gubernur Bali Wayan Koster Dorong Penguatan Anggaran Hadapi Risiko Bencana

Gubernur Bali Wayan Koster mendorong pemanfaatan Dashboard ARISE (Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience) untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah dalam menghadapi risiko bencana. Sistem berbasis data tersebut diharapkan menjadi instrumen penting dalam memetakan potensi dampak ekonomi serta menyiapkan perencanaan anggaran yang lebih adaptif dan terukur.

Hal tersebut disampaikan Koster saat membuka kegiatan Capacity Building ARISE Dashboard: Strengthening Regional Fiscal Resilience to Disaster Risks di Aula Gedung Keuangan Negara, Denpasar, Selasa (10/11/2026).

Koster menegaskan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari serah terima resmi sistem ARISE kepada Pemerintah Provinsi Bali pada 6 Oktober 2026. Menurutnya, implementasi ARISE tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi harus diikuti penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemutakhiran data secara berkala, serta pemanfaatan sistem secara konsisten.

Sebagai destinasi pariwisata dunia yang memiliki kerentanan terhadap bencana alam, Bali dinilai membutuhkan kesiapsiagaan tidak hanya dari sisi fisik dan infrastruktur, tetapi juga ketahanan keuangan daerah (fiscal resilience).

Melalui Dashboard ARISE, perangkat daerah diharapkan mampu memetakan, mengukur, dan memitigasi potensi beban fiskal serta dampak ekonomi akibat bencana. Hasil analisis tersebut nantinya dapat diintegrasikan ke dalam siklus perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah (APBD).

Koster Instruksikan Bappeda, BPKAD dan BPBD

Koster secara khusus menginstruksikan jajaran Bappeda, BPKAD, dan BPBD Provinsi Bali agar mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan serius, mulai dari pemahaman risiko fiskal, demonstrasi penggunaan sistem, hingga studi kasus dan simulasi kelompok.

Ia juga menekankan agar instrumen ARISE benar-benar dipahami dan dikuasai sehingga dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan strategis masing-masing perangkat daerah.

Penguatan ketahanan fiskal ini disebut sejalan dengan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125 sebagaimana tertuang dalam Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023, serta visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Bali Jadi Pelopor Implementasi ARISE

Sementara itu, Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, Adriyanto, menyampaikan bahwa Bali menjadi daerah pertama di Indonesia yang mengimplementasikan ARISE.

Dalam keynote speech bertajuk Strengthening Regional Fiscal Resilience through the Use of ARISE, Adriyanto mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Bali yang dinilai menjadi langkah strategis dalam mendorong pengelolaan risiko bencana secara terintegrasi.

Pengalaman Bali diharapkan dapat menjadi referensi dan pembelajaran bagi pemerintah daerah lainnya.

ARISE sendiri dikembangkan Kementerian Keuangan bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) dan United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR).

Adriyanto juga menyoroti peran strategis BPBD dalam analisis dan penyediaan informasi kebencanaan, serta BPKAD dalam perencanaan keuangan, pengalokasian anggaran, dan penyiapan strategi pembiayaan menghadapi risiko bencana.

Melalui penguatan pemanfaatan Dashboard ARISE, Bali diharapkan mampu membangun sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih adaptif, terukur, dan berkelanjutan demi melindungi masyarakat serta menjaga keberlangsungan perekonomian daerah.