Gubernur dan Wagub Dampingi Ketua Dewan Pengarah BRIN Tinjau Abrasi Pantai Kuta

Gubernur Bali Wayan Koster serta Wakil Gubernur I Nyoman Giri Prasta, mendampingi kunjungan Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri meninjau titik abrasi di Pantai Kuta, Kecamatan Kuta, Badung, Minggu (11/10) siang.

Megawati Soekarnoputri mendorong sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk menangani abrasi Pantai Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Ia menegaskan, penanganan abrasi harus dilakukan secara terpadu dengan mempertimbangkan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan.

Pesan tersebut Megawati yang juga Presiden ke-5 Republik Indonesia, serta menekankan pentingnya pemahaman mengenai karakter geografis Indonesia dalam merumuskan kebijakan penanganan abrasi.

“Orang-orang pintar di lembaga, kementerian, harus memahami bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Jadi jangan berpikir seperti menangani benua atau daratan kontinental,” ujarnya.

Menurut Megawati, persoalan abrasi membutuhkan keterlibatan berbagai disiplin ilmu dan pemangku kepentingan. Ia meminta para ilmuwan, akademisi, cendekiawan, serta pemerintah daerah menghindari ego sektoral dalam mencari solusi.

“Jadi kerjanya jangan sepotong-sepotong,” tandasnya.

Ia juga mendorong penerapan kearifan lokal Bali, khususnya filosofi Tri Hita Karana, sebagai landasan dalam menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan lingkungan. Pendekatan tersebut dinilai relevan dalam menghadapi berbagai persoalan lingkungan di Pulau Dewata.

Megawati turut mengingatkan dampak perubahan iklim, termasuk pemanasan global dan pencairan es di kutub, yang semakin menjadi tantangan bagi negara kepulauan.

Ia menantang para ahli dan pemangku kepentingan untuk menghasilkan solusi konkret melalui riset, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor.

“Ingat, ancaman dari global warming, pencairan es di kutub kian terasa bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Bertahun-tahun lalu sudah dibahas dan kita sebagai penerus harus mampu mencari solusi terbaik,” katanya.

Abrasi Pantai Kuta menjadi persoalan serius karena berdampak terhadap kondisi fisik pantai, infrastruktur, dan aktivitas pariwisata. Pada 2026, kondisi abrasi dilaporkan semakin mengkhawatirkan akibat kombinasi cuaca ekstrem, curah hujan tinggi, gelombang laut kuat, dan siklus badai.

Mundurnya garis pantai diperkirakan mencapai 1,9 meter per tahun. Kondisi tersebut menyebabkan area pasir yang biasa digunakan wisatawan untuk beraktivitas semakin menyempit.

Dampak abrasi juga terlihat pada sejumlah fasilitas di kawasan pantai. Jalur pejalan kaki atau jogging track, tembok pembatas, serta area pedagang mengalami kerusakan akibat terjangan gelombang laut.

Kerusakan tersebut menjadi perhatian karena Pantai Kuta merupakan salah satu destinasi wisata utama Bali. Keberlanjutan kawasan ini berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi masyarakat dan daya tarik pariwisata daerah.

Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga, Triono Junoasmono, menyampaikan bahwa pemerintah melanjutkan upaya penanganan abrasi melalui pembangunan struktur pengaman pantai.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah pembangunan pemecah ombak atau Breakwater di bagian selatan Pantai Kuta. Pembangunan tersebut dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai bersama pemerintah daerah untuk meredam kekuatan gelombang yang menghantam garis pantai.

“Pantai di Bali adalah aset strategis, bukan sekadar untuk wisata, tetapi juga menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Triono mengungkapkan, sekitar 30 persen dari total garis pantai Bali yang panjangnya lebih dari 1.300 kilometer telah terdampak abrasi. Pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk menangani sekitar 85 kilometer garis pantai.

Ia berharap kunjungan Megawati bersama jajaran pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dapat memperkuat koordinasi serta mempercepat penyelesaian persoalan abrasi di Bali.

“Dari 30 persen dari 1.300 kilometer lebih garis pantai di Bali yang terkena abrasi, kami masih menyisakan PR sepanjang 85 kilometer untuk ditangani. Mudah-mudahan dengan kunjungan Ibu Ketua Dewan Pengarah BRIN dan pihak terkait lainnya bisa segera diselesaikan,” katanya.

Kunjungan tersebut turut dihadiri Wakil Kepala BRIN Prof. Amarulla Octavian, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta, Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti.