Komisi I DPRD Badung Bahas LKPJ Bupati 2025, Undang 11 OPD dan Soroti Kinerja serta Pelayanan Publik

Komisi I DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun 2025. Rapat berlangsung di Ruang Gosana II, Gedung DPRD Badung pada Kamis (9/4).

Raker dipimpin Wakil Ketua I Komisi I DPRD Badung I Gusti Lanang Umbara, didampingi Wakil Ketua II I Wayan Loka Astika, Sekretaris I I Putu Dendy Astra Wijaya, Sekretaris II I Made Rai Wirata, serta anggota Komisi I lainnya, yakni I Putu Sika Adi Putra dan I Wayan Puspa Negara.

Sebanyak 11 OPD yang hadir dalam raker tersebut meliputi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Riset dan Inovasi Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Pertanahan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Badung.

Wakil Ketua I Komisi I DPRD Badung I Gusti Lanang Umbara menjelaskan, raker ini merupakan bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan program tahun 2025 sekaligus pemetaan program yang akan dijalankan pada 2026. “Hasilnya cukup baik. Kita sudah mengevaluasi program yang terlaksana maupun yang masih terkendala, termasuk serapan belanja yang belum mencapai target dan menjadi bahan evaluasi bersama,” ujarnya.

Ia menyebutkan, secara umum serapan anggaran di masing-masing OPD berada pada kisaran 75 hingga 90 persen. Belum optimalnya capaian tersebut dipengaruhi kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, serta adanya perubahan komposisi pegawai, seperti pensiun dan peralihan tenaga kontrak menjadi PPPK.
“Faktor efisiensi dan penyesuaian kepegawaian turut memengaruhi capaian program sehingga tidak bisa 100 persen,” jelasnya.

Meski demikian, Komisi I tetap memberikan sejumlah catatan dan masukan kepada OPD guna meningkatkan kinerja, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat. “Walaupun kinerja sudah baik, tetap kami berikan masukan untuk penyempurnaan, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Badung,” tegasnya.

Pihaknya juga menegaskan komitmen DPRD, khususnya Komisi I, untuk memfasilitasi OPD apabila menghadapi kendala, baik dari sisi anggaran maupun kebijakan di tingkat pemerintah daerah.

Dalam raker tersebut, Komisi I juga akan merumuskan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Badung, di antaranya peningkatan pelayanan publik serta penguatan sarana dan prasarana pendukung.

Hal ini mencakup kebutuhan fasilitas kantor hingga kendaraan operasional, seperti armada truk sampah dan kendaraan operasional Satpol PP untuk mendukung mobilitas dalam menjaga ketertiban dan keamanan wilayah.
“Ketersediaan sarana dan prasarana ini penting agar Badung mampu menjaga keamanan, kenyamanan, serta mendukung sektor pariwisata dan pelayanan masyarakat secara optimal,” imbuhnya.

Selain itu, persoalan kekurangan pegawai juga menjadi perhatian. Komisi I mendorong BKPSDM Badung agar lebih intensif melakukan koordinasi dan lobi ke pemerintah pusat guna mendapatkan kebijakan khusus atau diskresi dalam pemenuhan kebutuhan ASN. “Badung merupakan barometer perekonomian Bali sekaligus wajah Indonesia di mata dunia, khususnya dari sektor pariwisata. Untuk itu, diperlukan sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas agar pelayanan dan pembangunan berjalan optimal,” pungkasnya.