DPRD Badung Dorong Percepatan Operasional RSUD Giri Asih

Upaya mempercepat beroperasinya RSUD Giri Asih di Blahkiuh, Abiansemal, terus menjadi perhatian DPRD Badung. Rabu (8/10), Komisi IV DPRD Badung turun langsung meninjau rumah sakit yang berlokasi di Jalan Ciung Wanara Nomor 5 itu. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat kondisi fasilitas sekaligus menelusuri penyebab belum beroperasinya rumah sakit milik Pemkab Badung tersebut.

Kunjungan lapangan dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Badung, Nyoman Graha Wicaksana, bersama sejumlah anggota, antara lain Made Suwardana, Gede Suraharja, Ni Luh Putu Sekarini, dan Wayan Joni Pergawa. Mereka meninjau sejumlah fasilitas serta berdialog dengan manajemen rumah sakit guna memperoleh gambaran riil terkait kendala operasional.

Graha Wicaksana mengatakan, pihaknya ingin memastikan langsung persoalan yang membuat RSUD Giri Asih belum bisa beroperasi. “Kami sudah mendapat penjelasan bahwa saat ini masih dalam proses pengurusan izin operasional. Salah satunya adalah izin tanah yang digunakan merupakan milik Pemerintah Provinsi Bali dengan status pinjam pakai,” jelasnya.

Untuk mempercepat proses tersebut, Graha meminta Pemkab Badung segera bersurat ke Pemprov Bali agar lahan itu bisa dihibahkan ke Pemkab Badung. “Dengan begitu, RSUD Giri Asih bisa mendapatkan akreditasi dan tidak perlu lagi memperpanjang izin pinjam pakai setiap empat atau lima tahun,” ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan itu juga menyoroti sejumlah fasilitas yang masih kurang, seperti pendingin ruangan (AC) dan genset, yang perlu diprioritaskan dalam Perubahan APBD 2025. Ia berharap UGD RSUD Giri Asih bisa segera beroperasi agar masyarakat dapat terlayani untuk kebutuhan gawat darurat. “Harapan kami, tahun 2026 RSUD Giri Asih sudah bisa bekerja sama dengan BPJS,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Giri Asih, dr. Ni Luh Ketut Ayu Ratnawati, menjelaskan bahwa pihaknya tengah mengurus kelengkapan izin agar rumah sakit segera beroperasi. “Kami masih menunggu surat pinjam pakai dari Pemprov Bali. Setelah itu baru bisa mengurus izin lingkungan di DLHK Badung, kemudian Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di Dinas PUPR, dan terakhir izin operasional (SIO) di DPMPTSP,” terangnya.

Ayu Ratnawati menargetkan UGD RSUD Giri Asih sudah bisa melayani masyarakat pada akhir tahun 2025. “Selanjutnya pada 2026 kami akan menyiapkan akreditasi dan kerja sama dengan BPJS, agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan penuh,” ujarnya optimistis.