Terkait Sampah Di Badung, Anom Gumanti : DPRD Badung Siap Mendukung Langkah Taktis Yang Akan Diambil Pemkab Badung!

Penanganan sampah di Kabupaten Badung hingga saat ini masih menjadi tantangan besar.

Hal ini lantaran puluhan TPS3R dan TPST Mengwitani, Mengwi belum dapat menuntaskan permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Badung.

Ditemui usai memimpin rapat paripurna, Anom Gumanti pun memberikan saran. “Ya gini saran saya, karena kan saya bukan eksekutor, semua hal kita udah dorong eksekutif untuk melakukan langkah-langkah yang dibutuhkan berupa langkah taktis untuk penanganan sampah,” katanya.

Contoh kemarin pak Bupati bilang bahwa insenerator sudah dianggarkan, cuman belum diklik. Pak Bupati juga tidak ingin sembrono ketika mengambil sebuah keputusan, supaya alat itu datang justru enggak menyelesaikan masalah. Takut juga kita. Jadi harus betul-betul alat ini mampu menyelesaikan masalah ini. Yang terpenting sekarang, kita harus menjalin komunikasi dengan desa adat. Di situ kan ada program dari Provinsi Bali juga berbasis itu,” katanya.

Dia pun memohon partisipasi dari masyarakat dan pemerintah sekarang mengoptimalkan yang sudah ada seperti TPS3R, TPST dan lain sebagainya. Kalau memang kurang mesin misalnya, ya kita akan bantu dari APBD. Tapi yang paling penting ini adalah berbasis sumber kalau memang sudah dipilah.

Terutama masyarakat diminta untuk memilah sampahnya dari rumah sebelum diangkut ke TPST Mengwitani.

Terpenting baginya adalah perlu dukungan dari masyarakat untuk mengatasi permasalahan sampah.

Untuk itu dirinya memohon dukungan dari masyarakat untuk memilah sampah.

Sebab sampah yang masuk ke TPST Mengwitani disebutkan masih tercampur, sehingga menyulitkan pengolahan.

“Jadi sebenarnya penanganan di (TPST) Mengwi, supaya saya tidak salah komentar. Itu kalau seandainya sampah ini sudah bisa dipilah dari rumah tangga, semestinya sudah mampu yang TPST Mengwi untuk mengolah itu (sampah),” jelasnya.

Ditanya apakah setiap desa ada TPST, Anom Gumanti mengatakan, kalau memang kita tidak ingin melanggar aturan, tentu ada teknologi lain yang mungkin akan diterapkan di situ. Mungkin lebih ramah lingkungan. “Jadi artinya begini, kalau memang insenerator ga boleh, apa yang boleh? Yang lebih ramah lingkungan loh. Kita siap untuk mendukung anggarannya di DPRD,” tegasnya.