Tiga Fraksi DPRD Badung Kompak Setujui APBD Perubahan 2026, Tapi Ada Catatan Penting untuk Pemkab

Tiga Fraksi DPRD Kabupaten Badung, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Gerindra, dan Golkar, kompak menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026. Kendati menyetujui, ketiga fraksi tetap memberikan sejumlah saran dan catatan konstruktif kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari penguatan pembangunan Badung.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026-2027 di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III, Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Jumat (11/9).

Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD Badung tersebut dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi Wakil Ketua I Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II I Made Wijaya, dan Wakil Ketua III I Made Sunarta, serta dihadiri Anggota DPRD Badung.

Dari pihak eksekutif, hadir Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Sekda Badung Ida Bagus Surya Suamba, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Badung, pimpinan instansi vertikal di lingkungan Pemkab Badung, para direksi perusahaan daerah Kabupaten Badung, tenaga ahli DPRD Badung, tenaga ahli fraksi DPRD Badung, serta undangan lainnya.

Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti mengatakan, Pandangan Umum dalam rapat paripurna tersebut disampaikan oleh tiga fraksi, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Golkar.
“Dari ketiga fraksi tersebut, dapat kami simpulkan bahwa seluruh fraksi menyetujui Rancangan APBD Perubahan 2026,” kata Anom Gumanti.

Meski demikian, persetujuan tersebut tetap disertai sejumlah saran dan catatan. Menurut Anom, catatan yang disampaikan fraksi-fraksi bersifat konstruktif dan diarahkan untuk mendukung pembangunan Badung, khususnya dalam menjaga dan memperkuat sektor pariwisata. “Terdapat beberapa penekanan juga tentang infrastruktur di wilayah-wilayah pariwisata kita, seperti daerah Kuta, Kuta Utara, serta Kuta Selatan,” ujarnya.

Selain persoalan infrastruktur, Anom menyebut terdapat fraksi yang memberikan perhatian terhadap potensi kebakaran seiring musim kemarau panjang yang diperkirakan berlangsung hingga November 2026. “Jadi, mengingat kejadian-kejadian sebelumnya banyak terjadi kebakaran, agar juga nanti pemerintah, terutama OPD teknis, selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan aparat bawahannya, supaya hal-hal tersebut tidak terjadi lagi tentang kebakaran itu,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengapresiasi dukungan ketiga fraksi DPRD Badung terhadap langkah pemerintah daerah, termasuk dalam pengalokasian anggaran yang lebih banyak bertumpu pada sektor infrastruktur, yakni sekitar 59,23 persen dari total belanja daerah.

Menurut Adi Arnawa, kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat maupun wisatawan, terutama melalui pembenahan fasilitas publik sekaligus mendukung upaya pemulihan citra pariwisata Badung. “Anggaran akan fokus pada perbaikan dan pembangunan jaringan jalan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, penataan pedestrian, serta pemindahan jaringan utilitas (kabel) ke bawah tanah, khususnya di kawasan Kuta,” pungkasnya.