DPRD Badung Setujui KUA-PPAS Perubahan 2026, Belanja Daerah Meningkat Sekitar Rp13,09 triliun

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Badung bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Dalam perubahan postur anggaran tersebut, belanja daerah meningkat menjadi sekitar Rp13,09 triliun, dengan porsi belanja infrastruktur mencapai 59,80 persen.

Kesepakatan tersebut menjadi salah satu hasil pembahasan Banggar DPRD Badung bersama TAPD dalam rangkaian Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026-2027, Kamis (13/8). Sebelum ditetapkan melalui rapat paripurna, pembahasan terlebih dahulu dilakukan melalui rapat kerja Banggar DPRD Badung dengan TAPD di Ruang Rapat Madya Gosana Lantai III, Kantor Sekretariat DPRD Badung.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi Wakil Ketua I Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II I Made Wijaya dan Wakil Ketua III I Made Sunarta. Dari pihak eksekutif, hadir Sekretaris Daerah Badung Ida Bagus Surya Suamba bersama jajaran TAPD.

Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti mengatakan, seluruh tahapan penetapan KUA-PPAS perubahan telah dijalankan sesuai mekanisme. Mulai dari rapat Banggar dengan TAPD hingga penetapan dan keputusan Dewan mengenai KUA-PPAS Perubahan APBD 2026.

Ia menjelaskan, proses tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Dalam ketentuan tersebut, tidak disebutkan secara spesifik berapa hari jarak antara tahapan pembahasan dan penetapan, sepanjang seluruh mekanisme telah dilalui. “Yang diatur adalah ketika tahapan-tahapan tersebut sudah berjalan sesuai dengan mekanisme, maka proses penetapan sudah boleh dilakukan. Makanya, hari ini kami menyelesaikan semua tahapan,” ujar Anom Gumanti.

Penetapan juga dilakukan pada minggu kedua Agustus sesuai tahapan yang telah ditentukan. Kamis (13/8) menjadi hari terakhir pada minggu kedua Agustus, sehingga DPRD Badung bersama TAPD menyelesaikan seluruh proses hingga menghasilkan nota kesepakatan.

Salah satu poin yang mendapat perhatian DPRD adalah meningkatnya porsi belanja infrastruktur hingga 59,80 persen. Menurut Anom, angka tersebut menjadi salah satu yang terbesar dalam struktur APBD Badung. “Ini luar biasa. Mungkin dalam APBD, ini pertama kali anggaran untuk infrastrukturnya sebesar itu,” katanya.

Besarnya alokasi tersebut dinilai sejalan dengan karakter ekonomi Badung yang sangat bergantung pada sektor pariwisata. Menurutnya, lebih dari 80 persen pendapatan Badung berkaitan dengan aktivitas pariwisata. Karena itu, pembangunan infrastruktur dinilai memiliki hubungan erat dengan keberlanjutan sektor pariwisata. Infrastruktur yang memadai, termasuk jalan yang baik dan kelancaran lalu lintas, akan memberikan kenyamanan bagi wisatawan sekaligus mendukung daya saing destinasi. “Kalau fasilitas dan infrastrukturnya bagus, tidak macet, dan orang merasa nyaman untuk berlibur ke sini, saya kira mudah-mudahan semakin hari Badung akan semakin baik dari sisi pendapatan,” ujarnya.

Salah satu penggunaan anggaran infrastruktur yang menjadi perhatian adalah rencana pembebasan lahan untuk mendukung pembangunan maupun peningkatan fasilitas jalan di sejumlah wilayah Badung.
Ia mengatakan, DPRD akan mencermati rencana tersebut secara lebih mendalam. DPRD terbuka untuk mengundang dinas terkait dalam rapat koordinasi maupun turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi yang sebenarnya. “Nah tentu, seperti penjelasan Bapak Bupati, di mana dilakukan pembebasan-pembebasan demi fasilitas jalan kita yang ada, coba nanti kita akan cermati, apakah dengan cara memanggil dinas pemangku untuk rapat koordinasi atau kita akan turun ke lapangan langsung melihat situasi dan kondisinya,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Badung I Gde Surya Kurniawan saat membacakan laporan hasil pembahasan Banggar DPRD bersama TAPD menyampaikan, terdapat perubahan cukup signifikan dalam struktur APBD Perubahan 2026. Pendapatan daerah yang sebelumnya diproyeksikan sekitar Rp10,33 triliun meningkat menjadi sekitar Rp10,5 triliun. Kenaikan tersebut terutama berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) yang meningkat menjadi sekitar Rp9,71 triliun.

Di sisi lain, pendapatan transfer justru mengalami penurunan menjadi sekitar Rp787,82 miliar.
Pada sisi belanja, terjadi peningkatan dari sekitar Rp11,53 triliun menjadi Rp13,09 triliun. Belanja operasi tercatat sekitar Rp6,33 triliun, sementara belanja modal mencapai sekitar Rp4,77 triliun.

Selain itu, belanja tidak terduga menjadi sekitar Rp129,1 miliar, sedangkan belanja transfer mencapai sekitar Rp1,86 triliun.
Perubahan juga terjadi pada sisi pembiayaan daerah yang turut menopang struktur APBD Perubahan 2026.

Surya Kurniawan menegaskan, seluruh perubahan tersebut merupakan hasil pembahasan antara Banggar DPRD Badung dan TAPD. Hasil pembahasan kemudian dituangkan dalam nota kesepakatan antara DPRD Badung dengan Bupati Badung. “Untuk selanjutnya akan dimohonkan evaluasi kepada Gubernur untuk mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Bali,” paparnya.

Meski KUA-PPAS Perubahan 2026 telah disepakati, proses pembahasan APBD Perubahan belum sepenuhnya selesai. DPRD Badung masih akan melakukan pembahasan lebih komprehensif bersama jajaran eksekutif sebelum APBD Perubahan ditetapkan.

Anom Gumanti mengatakan, pembahasan lanjutan diperlukan untuk memastikan program yang masuk dalam APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mengakomodasi aspirasi yang berkembang. “Untuk ke depan, tentu kami akan melakukan pembahasan-pembahasan yang sangat komprehensif dengan teman-teman eksekutif agar semua aspirasi masyarakat Badung ini bisa tertampung,” ujarnya.

Ia juga menyinggung pentingnya perencanaan anggaran dilakukan lebih awal, terutama sejak tahapan penyusunan RKPD. Menurutnya, proses perencanaan yang matang akan membuat pembahasan anggaran berjalan lebih efektif.

Dengan disepakatinya KUA-PPAS Perubahan 2026, DPRD Badung kini bersiap memasuki tahapan pembahasan berikutnya. Fokusnya tidak hanya pada besarnya anggaran, tetapi juga memastikan setiap belanja, terutama belanja infrastruktur yang mencapai 59,80 persen benar-benar memberikan dampak terhadap pelayanan publik, perekonomian dan keberlanjutan pariwisata Badung.