Gubernur Koster Siap Tancap Gas Sukseskan Program Digitalisasi Bansos

Gubernur Bali Wayan Koster akan tancap gas untuk menyukseskan program digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Komitmen tersebut diutarakannya saat menghadiri Rakor dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos di 43 Kabupaten/Kota yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja Lt. 3 Kemendagri, Jakarta, Selasa (30/6/2026). Rakor yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian juga membahas rencana kunjungan kerja Presiden RI untuk meninjau progres pelaksanaan piloting Digitalisasi Bansos di Surabaya dan Bali pada bulan Juli mendatang.

Gubernur Koster menyampaikan terima kasih karena Provinsi Bali menjadi salah satu daerah percontohan dalam penerapan digitalisasi bantuan sosial. “Kami memandang program ini sangat penting dan memang harus segera kita terapkan untuk penyaluran Bansos yang lebih tepat sasaran dan akuntabel. Jadi, kami sangat mendukung program ini,” ujarnya.

Menindaklanjuti arahan terkait penerapan program ini, Provinsi Bali telah menyusun sejumlah tahapan. Namun ia mengakui, sejauh ini capaian Bali dari indikator jumlah pendaftar memang belum memuaskan. “Ini karena dua minggu kemarin di Bali banyak hari raya. Sepulang dari mengikuti rakor ini, kami akan tancap gas. By sistem, kami telah menyusun tahapan yang konkrit yang bisa dilaksanakan,” sebutnya. Bahkan, Gubernur Koster menargetkan proses pendaftaran bisa rampung paling lambat pada akhir bulan Juli 2026. “Bali ini kecil, jadi harusnya bisa lebih cepat,” imbuhnya.

Guna mempercepat proses pendaftaran, pada kesempatan itu Gubernur Koster juga berharap dukungan agen pendampingan dengan jumlah yang memadai agar bisa menjangkau hingga wilayah banjar dengan lebih cepat. “Terkait dengan rencana kunjungan Bapak Presiden, kami akan menyiapkan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan program ini. Ia minta, kepala daerah yang wilayahnya menjadi percontohan menjaga kekompakan agar target pendaftaran cepat tercapai. Secara khusus, Luhut mengapresiasi Provinsi Bali yang menunjukkan keseriusan dalam mengawal program ini. “Paling lambat, saya harap akhir Agustus pendaftaran telah rampung, sehingga peluncuran bisa dipercepat,” cetusnya.

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan, Rakor ini digelar dalam rangka mendukung transformasi ketepatan sasaran penyaluran program perlindungan sosial melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI) serta perluasan piloting digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) pada 43 kabupaten/kota. Tito mengatakan percepatan ini diharapkan menjadi cikal bakal Government Technology (GovTech).
Selain Luhut hadir juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta pejabat terkait lainnya.